Struktur Kemendikbud berubah, ini yang harus disiapkan








Struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengalami perubahan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah akan digabung menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini berpengaruh pada Dinas Pendidikan Provinsi.
Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau misalnya. Akan ada penyesuaian struktur dalam tata organisasi di instansi tersebut.
Ishak, Kepala Seksi PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, mengatakan, perubahan struktur berimbas pada padatnya pelaksanaan kegiatan. “Kalau digabung akan bertambah berat baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi,” ujarnya.
Selain itu, sesuai amanat Undang-undang (UU) No. 23 Tahun tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai 2017, pengelolaan pendidikan menengah yang kini dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Persiapan yang tengah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau adalah melakukan pendataan sekolah yang ada di Kabupaten/Kota. 
“Kami harus siap dengan peraturan yang baru. Dimulai dengan tindakan pendataan,” ungkapnya.
Pendataan itu di antaranya tentang jumlah guru dan aset-aset sekolah. Sebab, nanti, penggajian guru dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Pelimpahan aset juga akan dilakukan melalui acara serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Demikian informasi pendidikan terbaru terkait Struktur Kemendikbud berubah, ini yang harus disiapkan