Moratorium CPNS, BKD minta diperbolehkan rekrut honorer

Kepala BKD Sumbar, Jayadisman mengatakan, kebijakan moratorium CPNS selama 5 (lima) tahun kedepan sebaik nya ditinjau ulang. Dia menilai kebijakan tersebut akan mempengaruhi kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jika kebijakan itu tetap diberlakukan, diharapkan nya KemenPAN-RB memberikan solusi kekurangan tenaga guru dan kesehatan di daerah. Apalagi saat ini  pengangkatan honorer tidak diperbolehkan lagi.

JPNN mengabarkan, Jayadisman, mengungkapkan bahwa saat ini banyak kabupaten/kota masih mengeluhkan kekurangan guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Di sisi lain, setiap tahun banyak tenaga guru, kesehatan dan teknis akan pensiun. Otomatis jumlah PNS akan semakin berkurang setiap tahun.

"Kondisi kekurangan guru, tenaga kesehatan dan teknis tersebut juga akibat kebijakan moratorium yang telah dilakukan pemerintah pusat sebelumnya," katanya, seperti diansir JPNN (31/10).

Khusus di Pemprov Sumbar saja, kata dia, kekurangan pegawai sebanyak 1.000 orang. Jumlah tersebut diperoleh setelah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai tahun 2013 lalu. Solusi yang dilakukan pemprov untuk penyesuaian beban kerja adalah, melakukan rekrutmen CPNS sebanyak 200 orang per tahun. Namun, yang diakomodir pusat untuk formasi di bawah angka kebutuhan pegawai.

Salah satu solusi yang diusulkan BKD, katanya adalah keran tenaga honorer dibuka kembali, dengan catatan  tenaga honorer yang diangkat tersebut merupakan putra asli daerah.