Pegawai UPT Sebaiknya PPPK, Tidak harus Pegawai Negeri Sipil


Sesuai kebijakan dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), Unit Pelaksana Teknis (UPT) disarankan untuk diisi dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).


Kebijakan ini juga akan diterapkan pada UPT Balai Monitor Infrastruktur Internet yang diusulkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kehadiran UPT ini dinilai strategis, karena nantinya UPT akan memonitoring, mendeteksi, sampai memberikan peringatan dini terhadap penggunaan internet yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya pornografi.

Embrio Balai Monitor Infrastruktur Internet sebenarnya sudah menyiapkan personil sejak tahun 2005, namun unit kerja ini masih bersifat ad hoc. Namun untuk unit ad hoc ini sudah mendapat dukungan dari pemda DKI yang berlaku sampai tahun 2014.


Menurut Yanuar Ahmad selaku Asdep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, untuk membentuk UPT harus dibuat SOP (Standar Operating Procedures), menyiapkan kembali ijin pemerintah daerah, dan merekrut tenaga ahli dari formasi PPPK. “UPT tidak akan menangani permasalahan dari A sampai Z, tapi lebih kepada supporting keamanan yang ada sudah ada,” imbuhnya.